Selasa, 31 Juli 2012
JAKARTA - Jika jadi diterapkan, maka tahun
depan tidak akan ada lagi Ujian Tulis Seleksi Nasional Masuk Perguruan
Tinggi Negeri (SNMPTN). Sebagai gantinya, seluruh siswa SMA punya kans
yang sama untuk masuk PTN melalui Jalur Undangan.
Ide ini gencar dilontarkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Djoko Santoso. Jika jadi diberlakukan, maka Jalur Undangan tidak lagi eksklusif, sebagai sistem penerimaan mahasiswa berprestasi. Pasalnya, semua siswa SMA bisa mengompetisikan nilai rapor mereka dalam seleksi Jalur Undangan.
Menurut Rektor Universitas Lampung (Unila) Sugeng P Harianto, gagasan tersebut belum final mengingat belum adanya peraturan menteri terkait penghapusan Ujian Tulis SNMPTN tahun depan. Sugeng bertutur, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) menilai, ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan jika Jalur Undangan diterapkan secara penuh.
"Pertama, nilai rapor setiap sekolah tidak disamakan karena setiap sekolah memiliki bobot berbeda-beda. Nilai tujuh di satu sekolah berbeda bobotnya dengan nilai tujuh di sekolah lain," kata Sugeng, seperti dinukil dari laman Unila, Selasa (31/7/2012).
Sugeng juga mengingatkan, penghapusan ujian tulis SNMPTN akan berdampak pada nasib lulusan SMA yang tidak lulus SNMPTN baik jalur Ujian Tulis maupun Jalur undangan pada tahun-tahun sebelumnya. Dia mengilustrasikan, mekanisme SNMPTN Jalur Undangan yang dikelola pihak sekolah secara otomatis akan menutup peluang para siswa yang tidak lulus SNMPTN Ujian Tulis tahun sebelumnya. Padahal, jumlah kelompok ini setiap tahun juga terus bertambah.
Persoalan lainnya adalah, kemampuan setiap PTN dalam memetakan sekolah juga tidak sama. Sugeng mengambil contoh, Institut Pertanian Bogor (IPB) memiliki pemetaan sekolah, lengkap dengan pola kualitas sekolah. Dengan begitu, mereka dapat mengonversi nilai riil siswa berdasarkan prestasi atau nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) alumni sekolah tertentu di IPB.
"Peta Unila masih terbatas Lampung, Sumatera Utara, Selatan, dan sebagian di Jawa saja," imbuhnya.
Beberapa poin tersebut menjadi dasar pemikiran MRPTN untuk mengusulkan agar Ujian Tulis SNMPTN tetap ada dalam sistem penerimaan mahasiswa baru. Sugeng bertutur, komposisinya menjadi 30 persen Ujian Tulis, 30 persen Jalur Undangan, dan 40 persen Ujian Mandiri. Pola ini, kata Sugeng, dapat mengakomodasi para peserta yang tidak lulus Jalur Undangan. Sementara itu, usulan Dirjen Dikti adalah 60 persen mahasiswa baru akan diseleksi melalui Jalur Undangan, dan 40 persennya direkrut melalui Ujian Mandiri.
"Ini masih sebatas usul, berbeda dengan Dirjen Dikti merupakan hal wajar. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Mendikbud," ujar Sugeng.(rfa)
Ide ini gencar dilontarkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Djoko Santoso. Jika jadi diberlakukan, maka Jalur Undangan tidak lagi eksklusif, sebagai sistem penerimaan mahasiswa berprestasi. Pasalnya, semua siswa SMA bisa mengompetisikan nilai rapor mereka dalam seleksi Jalur Undangan.
Menurut Rektor Universitas Lampung (Unila) Sugeng P Harianto, gagasan tersebut belum final mengingat belum adanya peraturan menteri terkait penghapusan Ujian Tulis SNMPTN tahun depan. Sugeng bertutur, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) menilai, ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan jika Jalur Undangan diterapkan secara penuh.
"Pertama, nilai rapor setiap sekolah tidak disamakan karena setiap sekolah memiliki bobot berbeda-beda. Nilai tujuh di satu sekolah berbeda bobotnya dengan nilai tujuh di sekolah lain," kata Sugeng, seperti dinukil dari laman Unila, Selasa (31/7/2012).
Sugeng juga mengingatkan, penghapusan ujian tulis SNMPTN akan berdampak pada nasib lulusan SMA yang tidak lulus SNMPTN baik jalur Ujian Tulis maupun Jalur undangan pada tahun-tahun sebelumnya. Dia mengilustrasikan, mekanisme SNMPTN Jalur Undangan yang dikelola pihak sekolah secara otomatis akan menutup peluang para siswa yang tidak lulus SNMPTN Ujian Tulis tahun sebelumnya. Padahal, jumlah kelompok ini setiap tahun juga terus bertambah.
Persoalan lainnya adalah, kemampuan setiap PTN dalam memetakan sekolah juga tidak sama. Sugeng mengambil contoh, Institut Pertanian Bogor (IPB) memiliki pemetaan sekolah, lengkap dengan pola kualitas sekolah. Dengan begitu, mereka dapat mengonversi nilai riil siswa berdasarkan prestasi atau nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) alumni sekolah tertentu di IPB.
"Peta Unila masih terbatas Lampung, Sumatera Utara, Selatan, dan sebagian di Jawa saja," imbuhnya.
Beberapa poin tersebut menjadi dasar pemikiran MRPTN untuk mengusulkan agar Ujian Tulis SNMPTN tetap ada dalam sistem penerimaan mahasiswa baru. Sugeng bertutur, komposisinya menjadi 30 persen Ujian Tulis, 30 persen Jalur Undangan, dan 40 persen Ujian Mandiri. Pola ini, kata Sugeng, dapat mengakomodasi para peserta yang tidak lulus Jalur Undangan. Sementara itu, usulan Dirjen Dikti adalah 60 persen mahasiswa baru akan diseleksi melalui Jalur Undangan, dan 40 persennya direkrut melalui Ujian Mandiri.
"Ini masih sebatas usul, berbeda dengan Dirjen Dikti merupakan hal wajar. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Mendikbud," ujar Sugeng.(rfa)
